RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - SKK Migas Perwakilan Sumbagut bekerja sama dengan Pemprov Riau melaksanakan Workshop RTRW Provinsi Riau yang diikuti KKKS Wilayah Riau, Rabu (25/7/2018), di Pekanbaru. Tampil sebagai narasumber dari Bappeda Riau, Dinas ESDM Riau, SKK Migas Perwakilan Sumbagut dan KKKS PT CPI.

Workshop RTRW Provinsi Riau ini sangat dibutuhkan oleh KKKS Wilayah Riau agar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. 

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagut, Hanif Rusjdi, menyampaikan, pembuatan RTRW Riau telah melalui proses yang panjang, di mana SKK Migas secara aktif berkoordinasi dengan Pemprov Riau, DPRD Riau dan Kemendagri agar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi KKKS bisa berjalan dengan lancar dan sesuai target. 

Target produksi migas dalam APBN tahun 2018 sebesar 800 ribu bopd dimana 35 persennya ditargetkan di KKKS Riau. 

"Alhamdulillah, Perda RTRW Riau No 10 tahun 2018, sudah mengakomodir kepentingan migas karena memberikan ruang di seluruh Provinsi Riau sebagaimana yang diatur dalam pasal 34," ungkap Hanif Rusjdi.

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagut, Hanif Rusjdi.

Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Riau, Purnama Irwansyah, memberikan sosialisasi Peraturan Daerah No10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038. Pemprov Riau sangat memperhatikan kegiatan untuk bidang energi dan kepentingan umum, seperti kegiatan migas. 

Dalam batang tubuh sudah diatur pasal-pasal untuk mengakomodir kegiatan Migas dimana kegiatan ini tersebar di seluruh Provinsi Riau. 

"Kegiatan Migas sudah diatur tersebar di Riau, jadi sesuai Perda ini bisa dilaksanakan di mana saja di wilayah Riau dan sesuai dengan wilayah kerja yang diberikan oleh pemerintah," ujar Purnama. 

"Alhamdulillah ini sosialisasi pertama yang membahas Perda No. 10 tahun 2018, yang diinisiasi oleh SKK Migas," lanjutnya. 

Dinas ESDM Provinsi Riau selaku instansi teknis selalu mendukung dan berkoordinasi aktif dengan SKK Migas dan KKKS, karena kegiatan ini merupakan kegiatan Pemerintah yang akan mendukung APBN dan juga APBD Riau.

Dalam kesempatan tersebut, KKKS PT CPI yang diwakili Manajer PSN dan Kehutanan, Hidayatsyah juga memberikan gambaran terkait hambatan yang dialami KKKS sebelum RTRW ini ditetapkan dan tantangan ke depan untuk memenuhi target produksi yang ditetapkan pemerintah. Hal ini memerlukan dukungan dari Bappeda Riau dalam penerbitan kesesuaian tata ruang.

Kepala Departemen Humas Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Haryanto Syafri dalam paparannya menyampaikan bahwa dengan dilaksanakannya workshop ini, SKK Migas berharap dengan dukungan Pemprov Riau ini, KKKS segera menyelesaikan komitmen-komitmen eksplorasi dan eksploitasi sehingga target sesuai APBN dapat tercapai. (rls)

Editor : Rico Mardianto